INDONESIA PERINGKAT PERTAMA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERTINGGI DI ASEAN

Medan, 29 November 2025, dari laporan trading economics yang dirilis pada tanggal 14 agustus 2025 mengatakan bahwa Indonesia masih menempati tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada tahun ini. Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% pada periode maret 2025. Angka tersebut setara dengan 7 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Meski begitu,data tersebut menunjukan adanya penurunan dibanding tahun tahun kemarin. Meskipun penurun persentase ini tidak dapat menggeser kedudukan Indonesia dari peringkat negara dengan pengangguran tertinggi di ASEAN.

Jumlah pengangguran di Indonesia yang diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti patut dicermati dengan serius. Guru Besar Ekonomi Bidang Tenaga Kerja Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si. melihat industri formal belum mampu menyerap banyak tenaga kerja.“Sebenarnya di sektor informal, pekerjaan itu ada. Tapi tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi lulusan,” ucap Bambang, Rabu (28/5/2025).

          Faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah kesenjangan antara pendidikan dan juga keterampilan. Banyak sekali lulusan-lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk membangun atau meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Dalam suatu pekerjaan pastinya dibutuhkan skill yang sesuai. Setia perusahaan atau lapangan kerja juga akan mempertimbangkan keterampilan yang dimiliki oleh para pelamar pekerjaan karena dengan keterampilan yang memadai pastinya orang tersebut akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

          Ketidakseimbangaan antara ketersedian lapangan pekerjaan dengaan pertumbuhan Angkatan kerja yang tinggi juga menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat pengangguran di Indonesia,dengan adanya pertumbuhan angkataan kerja yang tinggi dan tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang tersedia dapat menciptakaan persaingan ketat dian tara pencari kerja.

          Dengan tingginya tingkkat pengangguran di Indonesia dapat menyebabkan banyak dampak dari segala aspek,seperti dari,aspek sosial dan keamanan, kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi dapat mendorong tindakan kriminalitas seperti pencopetan perampokan dan kejahataan lainnya.serta aspek yang akan paling memiliki dampak besar yaitu aspek ekonomi, hilangnya pendapatan individu mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang berdampak pada penurunan konsumsi dan permintaan pasar.

          Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia telah melaksanakan bebagai kebijakan agar dapat menurunkan tingkat pengangguran tersebut, yaitu melalui program pelatihan kerja, pengembangan pendidikan vokasi, pembangunan infrastruktur, serta upaya mendorong industrialisasi. Tetapi masih banyak kritik dari berbagai kalangan yang sering terdengar. salah satunya adalah terkait dengan efektifitas program-program pemerintah yang dianggap masih belum cukup berhasil dalam menyerap tenaga kerja baru secara signifikan. Sebagai contohnya adalah komitmen pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan yang disampaikan oleh wakil presiden belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Walaupun pembangunan infrastruktur dan industrialisasi terus digencarkan, penyerapan tenaga kerjanya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau sektor-sektor padat karya secara maksimal. selain dari itu, kritik juga muncul terkait dengan penyediaan pelatihan dan pendidikan vokasi yang dinilai belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Masih banyak lulusan pendidikan formal maupun pelatihan kerja yang masih belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar dan tuntutan dari dunia industri, sehingga mereka menghadapi kesulitan untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara supply dan demand tenaga kerja yang masih belum bisa dijembatani secara efektif oleh program pemerintah. (Ikhwan Nul Hakim)